Dalam rangka peningkatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Bagian Hukum Setda  Kabupaten Pacitan melaksanakan study banding ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban pada tanggal 11 Desember 2019. Kegiatan ini untuk menambah ilmu SDM Bagian Hukum Kabupaten Pacitan dari Kabupaten Tuban yang meraih penghargaan terbaik pertama di ajang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat Nasional.

Dengan kunjungan kerja ini semoga bisa meng­inspirasi, mendorong dan me­motivasi Bagian Hukum Pacitan untuk me­munculkan inovasi baru. Utamanya inovasi di bidang pelayanan publik pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dengan harapan bisa terwujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari waktu ke waktu dengan pela­yanan yang semakin mak­simal.

Apa jadinya jika satu Negara atau wilayah tanpa ada hukum yang diberlakukan? Bisa jadi tempat tersebut menjadi kacau balau. Orang-orang akan melakukan perbuatan seenak jidat yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tapi meski adanya hukum yang sah dan diberlakukan, tetapi masyarakat tidak menyadari maka hasilnya akan sama.

Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menciptakan program untuk meningkatkan kesadaran terhadap hukum yang ada berupa Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Pada tahun ini, pelaksana kegiatan di Pacitan yakni Bagian Hukum Setda Pacitan mewujudkannya dengan menggelar Lomba Cerdas Cermat kepada para siswa dan siswi tingkat SMA di Kabupaten Pacitan.

“Kegiatan ini kita laksanakan tahunan dengan berbagai segmentasi. Kali ini kita memilih usia pelajar, mengingat mereka masuk pada usia rentan, jika kita tidak beri pemahaman dengan baik di era global semacam ini kami kawatir akan terjadi permasalahan,” ujar Kabag Hukum Deni Cahyantoro 22/07/19 disela acara di Pendapa.

Sebelum mengikuti lomba, siswa dan siswi tersebut terlebih dahulu memperoleh materi, meliputi UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU yang harus dipelajari dalam kurun waktu 1 bulan.

Skema yang di pilih panitia pada perlombaan tidak monoton, sesi pertama peserta harus memberi performa terbaik berupa yel-yel sesuai tema 6 UU yang diberikan. Termasuk sesi lempar pertanyaan hingga sesi rebutan. “Level pertanyaan tahun ini kami coba cukup berat, tidak kami sangka masing-masing peserta dapat menjawab dengan baik, kami tidak menyangka sebelumnya,” lanjut Deni.

Meskipun Deni tidak terlalu berharap banyak kepada siswa dan siswi peserta dan suporter, dirinya hanya ingin mereka sedikit mengerti berbagai hukum yang ada di Indonesia yang selanjutnya dapat menularkan kepada keluarga dan teman-temannya.

Bupati Pacitan Indartato pada kesempatan itu berhalangan hadir, namun melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Mahmud, Bupati menegaskan bahwa penyadaran norma hukum dan cabangnya kepada masyarakat merupakan tugas pemerintah. Penyadaran hukum yang dikemas melalui cerdas cermat perlahan dapat mewujudkan masyarakat Pacitan sadar hukum. “Mengerti Kewajiban dan hak sebagai warga Negara dengan memahami sejauh mana kesadaran kita terhadap hukum itu,” kata Mahmud mewakili Bupati saat membuka acara. 

Dalam rangka menigkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Pacitan, Bagian Hukum Setda Kab Pacitan menyelenggarakan Temu Sadar Hukum  berlokasi di Desa Penggung dan Desa Ngadirojo pada tanggal 23 & 24 April 2019.

Temu Sadar Hukum dengan Narasumber : Kabag Hukum, Kasubbag Bantuan Hukum, Kasat Reskrim Polres Pacitan dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pacitan.  Temu Sadar Hukum dilaksanakan secara dua arah dan dibagi menjadi 2 (dua) sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan ramah tamah.

Draf Peraturan Bupati tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN PACITAN telah dibahas lintas instansi, antara lain Bagian Hukum Setda, KPP Pratama Ponorogo, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bappeda, BAPPENDA serta Inspektorat.

Tujuannya, untuk mengoptimalkan dana bagi hasil pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apakah NPWP pemohon izin sesuai data di KPP Pratama atau tidak. Pemohon dicek apakah pelaporan SPT tahunan selama dua tahun terakhir sudah terpenuhi atau belum.

Jika pemohon izin terbukti belum memenuhi kewajibannya dalam perpajakan, maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diminta menyelesaikan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Dengan demikian pelaku usaha yang terdaftar memiliki NPWP jumlahnya akan meningkat, termasuk kepatuhannya dalam pajak.

Dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak yang patuh, maka semakin meningkat pula jumlah pajak yang dibayarkan. Sehingga, akan menopang pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pacitan. KWSP akan diterapkan untuk semua pelaku usaha yang akan mengajukan izin.

BUPATI   PACITAN

PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN  BUPATI  PACITAN

             NOMOR         TAHUN  2018         

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

DI KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PACITAN,

Kebaikan masyarakat adalah hukum tertinggi. (The people’s good is the highest law) ~ Cicero, De Legibus Pengarang, Orator, dan Politikus Romawi (106 BC-43 BC)

Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan. (Our defense is not in our armaments, not in science, not in going underground. Our defense is in law and order) ~ Albert Einstein

Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. (A law is valueable not because it is law, but because there is right in it) ~ Henry Ward Beecher

Manusia menjadi bebas ketika ia mengakui bahwa ia tunduk pada hukum. (Man became free when he recognized that he was subject to law) ~ William James (Will) Durant

Semakin korup negara, semakin banyak hukum. (The more corrupt the state, the more laws) ~ Tacitus (Caius Cornelius Tacitus), Annales (III, 27)

Sosialisasi disampaikan oleh Narasumber : Kabag Hukum, Kasubbag Produk Hukum Peraturan, Kasubbag Bantuan Hukum serta Kasubbag Pembinaan Wilayah.  Sosialisasi dilaksanakan secara dua arah dan dibagi menjadi 2 (dua) sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab.