logo

Quotes

  • Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. (A law is valueable not because it is law, but because there is right in it) Henry Ward Beecher

Author Archive

Pemkab Pacitan Akan Wajibkan KSWP, Untuk Meningkatkan Ketertiban Wajib Pajak

Written by muhammad herdiansah on . Posted in Uncategorized

Draf Peraturan Bupati tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN PACITAN telah dibahas lintas instansi, antara lain Bagian Hukum Setda, KPP Pratama Ponorogo, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bappeda, BAPPENDA serta Inspektorat.

Tujuannya, untuk mengoptimalkan dana bagi hasil pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apakah NPWP pemohon izin sesuai data di KPP Pratama atau tidak. Pemohon dicek apakah pelaporan SPT tahunan selama dua tahun terakhir sudah terpenuhi atau belum.

Jika pemohon izin terbukti belum memenuhi kewajibannya dalam perpajakan, maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diminta menyelesaikan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Dengan demikian pelaku usaha yang terdaftar memiliki NPWP jumlahnya akan meningkat, termasuk kepatuhannya dalam pajak.

Dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak yang patuh, maka semakin meningkat pula jumlah pajak yang dibayarkan. Sehingga, akan menopang pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pacitan. KWSP akan diterapkan untuk semua pelaku usaha yang akan mengajukan izin.

DRAF PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Written by muhammad herdiansah on . Posted in Uncategorized

 

BUPATI   PACITAN

PROVINSI JAWA TIMUR

 

RANCANGAN PERATURAN  BUPATI  PACITAN

             NOMOR         TAHUN  2018         

 

TENTANG

 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

DI KABUPATEN PACITAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

 

BUPATI PACITAN,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Pacitan. 
Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan  

:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN PACITAN.

DAFTAR PERATURAN DAERAH PACITAN update 25 Mei 2018

Written by muhammad herdiansah on . Posted in Uncategorized

NO NO PERDA TENTANG / JUDUL PERDA STATUS KET. JUML. HAL.
1 PERDA NO 1 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Masih berlaku Mengubah Perda No 21 Tahun 2010 12
2 PERDA NO 2 TAHUN 2017 PERTANGGUNG JAWABAN APBD TAHUN 2016     10
    LAMPIRAN I     237
    LAMPIRAN I.a     52
    LAMPIRAN I.b     204
3 PERDA NO 3 TAHUN 2017 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Masih berlaku Mengubah Perda No 1 Tahun 2005 24

Kata-kata bijak tentang Sistem Hukum

Written by muhammad herdiansah on . Posted in Uncategorized

Kebaikan masyarakat adalah hukum tertinggi. (The people’s good is the highest law) ~ Cicero, De Legibus Pengarang, Orator, dan Politikus Romawi (106 BC-43 BC)

Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan. (Our defense is not in our armaments, not in science, not in going underground. Our defense is in law and order) ~ Albert Einstein

Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. (A law is valueable not because it is law, but because there is right in it) ~ Henry Ward Beecher

Manusia menjadi bebas ketika ia mengakui bahwa ia tunduk pada hukum. (Man became free when he recognized that he was subject to law) ~ William James (Will) Durant

Semakin korup negara, semakin banyak hukum. (The more corrupt the state, the more laws) ~ Tacitus (Caius Cornelius Tacitus), Annales (III, 27)

Berita Terpopuler

    No posts found in this category