logo

Quotes

  • Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. (A law is valueable not because it is law, but because there is right in it) Henry Ward Beecher

DRAF PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Written by muhammad herdiansah on . Posted in Uncategorized

 

BUPATI   PACITAN

PROVINSI JAWA TIMUR

 

RANCANGAN PERATURAN  BUPATI  PACITAN

             NOMOR         TAHUN  2018         

 

TENTANG

 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

DI KABUPATEN PACITAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

 

BUPATI PACITAN,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Pacitan. 
Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan  

:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN PACITAN.
     
   

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
  1. Bupati adalah Bupati Pacitan.
  2. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
 
  1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  2. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
  3. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
  5. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak
  6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan.
  7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.
     
   

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
     
   

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini :
  1. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan
  2. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
     
   

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
  1. tata cara pelaksanaan KSWP; dan
  2. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP.
     
   

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP

Pasal 5

(1)     Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP meliputi :
  1. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
  2. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
  3. Izin Mendirikan Bangunan untuk usaha;
  4. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  5. Izin Trayek;
  6. Izin Usaha Angkutan;
  7. Izin Reklame;
  8. Izin Usaha Industri (IUI);
  9. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) ;
  10. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
  11. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  12. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  13. Izin Usaha Toko Swalayan ( IUTS );
  14. Izin Operasional Rumah Sakit;
  15. Izin Rumah Makan / Restoran Laik Sehat;
  16. Izin Hotel / Motel / Penginapan Laik Sehat;
  17. Izin Kolam Renang / Pemandian Umum Laik Sehat;
  18. Izin Operasional Klinik;
  19. Izin Laboratorium Klinik;
  20. Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3;
  21. Izin Pembuangan Air Limbah;
  22. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
  23. Izin Usaha Jasa Tranpostasi  Wisata;
  24. Izin Usaha Penyelengaaran Hiburan dan Rekreasi;
  25. Izin Usaha Peternakan;
  26. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
aa. Izin Pendirian Rumah Potong Hewan;
  1. Izin Usaha Pembudidaya Ikan.
  (2)   Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.    
   

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

(1)     Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/ atau pekerjaan di Kabupaten Pacitan wajib memiliki NPWP Cabang/ Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Ponorogo atau KP2KP Pacitan. (2)     Wajib pajak dinyatakan valid apabila surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem Aplikasi KSWP. (3)     Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Ponorogo atau KP2KP Pacitan untuk mendapatkan surat keterangan.
     
   

Pasal 7

(1)     Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP. (2)     DPMPTSP melakukan konfirmasi status wajib pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).   (3)     Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen KSWP. (4)     KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan Sistem Informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. (5)     Penyediaan aplikasi dan hardware sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
     
   

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 8

(1)     Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BAPENDA dalam konsultasi, monitoring dan evaluasi. (2)     Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
     
   

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.
     
                   Ditetapkan di  PacitanPada tanggal          -        – 2018

   

BUPATI  PACITAN

 

 

 

 INDARTATO

             
Diundangkan di Pacitan Pada tanggal          -        – 2018  

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PACITAN

 

 

 

Drs. SUKO WIYONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19591017 198503 1 015

 

  BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR ……  

Trackback from your site.

Leave a comment


3 + = 11

Berita Terpopuler

    No posts found in this category