logo

Quotes

  • Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. (A law is valueable not because it is law, but because there is right in it) Henry Ward Beecher

TEMU SADAR HUKUM & LOMBA KADARKUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

Written by herdiansah on . Posted in Uncategorized

 

IMG_5190Rabu 1 April 2015, bertempat di  Gedung Karya Dharma telah diselenggarakan acara Temu Sadar Hukum yang dirangkaikan dengan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Bupati Pacitan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati, mengatakan bahwa penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang undangan merupakan salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Pemeritah Daerah, medianya antara lain melalui kegiatan Temu Sadar Hukum dan Lomba Kadarkum. Lomba Kadarkum merupakan suatu sarana untuk memilih kelompok kadarkum yang berpestasi dalam pemahaman hukum.

KATA BIJAK TENTANG HUKUM

Written by herdiansah on . Posted in Uncategorized

Kebaikan masyarakat adalah hukum tertinggi. (The people’s good is the highest law) ~ Cicero, De Legibus Pengarang, Orator, dan Politikus Romawi (106 BC-43 BC)

Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan. (Our defense is not in our armaments, not in science, not in going underground. Our defense is in law and order) ~ Albert Einstein

Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. (A law is valueable not because it is law, but because there is right in it) ~ Henry Ward Beecher

Manusia menjadi bebas ketika ia mengakui bahwa ia tunduk pada hukum. (Man became free when he recognized that he was subject to law) ~ William James (Will) Durant

Semakin korup negara, semakin banyak hukum. (The more corrupt the state, the more laws) ~ Tacitus (Caius Cornelius Tacitus), Annales (III, 27)

Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Written by herdiansah on . Posted in Uncategorized

hukumDitulis oleh Muhammad Sapta Murti, SH, MA, MKn Kamis, 01 April 2010 14:02 (Analisis Urgensi, Aspek Pengaturan, dan Permasalahan)[1] http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html

I. PENDAHULUAN

Kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan PUU dengan mekanisme yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun masih tetap perlu diupayakan penyusunan PUU dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas PUU yang dihasilkan. Percepatan penyelesaian PUU utamanya perlu didorong terhadap program pembentukan PUU yang penyelesaiannya ditentukan dalam waktu tertentu atau diperlukan segera untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan PUU sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PACITAN RAIH ANUBHAWA SASANA DESA

Written by herdiansah on . Posted in Berita Pacitan

hukPada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 bertempat di Gedung Negara GRAHADI Jl. Gubernur Suryo No 7 Surabaya, Menteri Hukum dan HAM RI memberikan penghargaan kepada Bupati Pacitan berupa ANUBHAWA SASANA DESA  atas ditetapkannya Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sebagai Desa Sadar Hukum.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan, kriteria untuk menjadi desa dan kelurahan yang sadar hukum, sangat banyak. Lebih sulit lagi untuk mempertahankan desa atau kelurahan sadar hukum mengingat setiap tahun akan ada evaluasi sejauh mana desa atau kelurahan tersebut dapat mempertahankan eksistensinya sebagai desa atau kelurahan sadar hukum, katanya di Surabaya, Jumat (3/10).

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menambahkan, program desa dan kelurahan sadar hukum merupakan program yang penting dalam menciptakan suasana tertib, aman, dan nyaman di masyarakat.

Berita Terpopuler

    No posts found in this category