logo

Quotes

  • Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. (A law is valueable not because it is law, but because there is right in it) Henry Ward Beecher

Bagian Hukum Gelar Cerdas Cermat Kadarkum; Upaya Tanamkan Siswa Siswi dan Masyarakat Sadar Hukum

Written by muhammad herdiansah on . Posted in Uncategorized

67157479_1213217682185094_9218031373871218688_n67136423_1213217662185096_8600800395402412032_n

Apa jadinya jika satu Negara atau wilayah tanpa ada hukum yang diberlakukan? Bisa jadi tempat tersebut menjadi kacau balau. Orang-orang akan melakukan perbuatan seenak jidat yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tapi meski adanya hukum yang sah dan diberlakukan, tetapi masyarakat tidak menyadari maka hasilnya akan sama.

Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menciptakan program untuk meningkatkan kesadaran terhadap hukum yang ada berupa Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Pada tahun ini, pelaksana kegiatan di Pacitan yakni Bagian Hukum Setda Pacitan mewujudkannya dengan menggelar Lomba Cerdas Cermat kepada para siswa dan siswi tingkat SMA di Kabupaten Pacitan.

“Kegiatan ini kita laksanakan tahunan dengan berbagai segmentasi. Kali ini kita memilih usia pelajar, mengingat mereka masuk pada usia rentan, jika kita tidak beri pemahaman dengan baik di era global semacam ini kami kawatir akan terjadi permasalahan,” ujar Kabag Hukum Deni Cahyantoro 22/07/19 disela acara di Pendapa.

Sebelum mengikuti lomba, siswa dan siswi tersebut terlebih dahulu memperoleh materi, meliputi UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU yang harus dipelajari dalam kurun waktu 1 bulan.

Skema yang di pilih panitia pada perlombaan tidak monoton, sesi pertama peserta harus memberi performa terbaik berupa yel-yel sesuai tema 6 UU yang diberikan. Termasuk sesi lempar pertanyaan hingga sesi rebutan. “Level pertanyaan tahun ini kami coba cukup berat, tidak kami sangka masing-masing peserta dapat menjawab dengan baik, kami tidak menyangka sebelumnya,” lanjut Deni.

Meskipun Deni tidak terlalu berharap banyak kepada siswa dan siswi peserta dan suporter, dirinya hanya ingin mereka sedikit mengerti berbagai hukum yang ada di Indonesia yang selanjutnya dapat menularkan kepada keluarga dan teman-temannya.

Bupati Pacitan Indartato pada kesempatan itu berhalangan hadir, namun melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Mahmud, Bupati menegaskan bahwa penyadaran norma hukum dan cabangnya kepada masyarakat merupakan tugas pemerintah. Penyadaran hukum yang dikemas melalui cerdas cermat perlahan dapat mewujudkan masyarakat Pacitan sadar hukum. “Mengerti Kewajiban dan hak sebagai warga Negara dengan memahami sejauh mana kesadaran kita terhadap hukum itu,” kata Mahmud mewakili Bupati saat membuka acara. 

TEMU SADAR HUKUM TAHUN 2019

Written by muhammad herdiansah on . Posted in Uncategorized

Dalam rangka menigkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Pacitan, Bagian Hukum Setda Kab Pacitan menyelenggarakan Temu Sadar Hukum  berlokasi di Desa Penggung dan Desa Ngadirojo pada tanggal 23 & 24 April 2019.

Temu Sadar Hukum dengan Narasumber : Kabag Hukum, Kasubbag Bantuan Hukum, Kasat Reskrim Polres Pacitan dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pacitan.  Temu Sadar Hukum dilaksanakan secara dua arah dan dibagi menjadi 2 (dua) sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan ramah tamah.

IMG_1301IMG_1303

Pemkab Pacitan Akan Wajibkan KSWP, Untuk Meningkatkan Ketertiban Wajib Pajak

Written by muhammad herdiansah on . Posted in Uncategorized

Draf Peraturan Bupati tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN PACITAN telah dibahas lintas instansi, antara lain Bagian Hukum Setda, KPP Pratama Ponorogo, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bappeda, BAPPENDA serta Inspektorat.

Tujuannya, untuk mengoptimalkan dana bagi hasil pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apakah NPWP pemohon izin sesuai data di KPP Pratama atau tidak. Pemohon dicek apakah pelaporan SPT tahunan selama dua tahun terakhir sudah terpenuhi atau belum.

Jika pemohon izin terbukti belum memenuhi kewajibannya dalam perpajakan, maka berkas perizinan akan dikembalikan kepada pemohon untuk diminta menyelesaikan kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Dengan demikian pelaku usaha yang terdaftar memiliki NPWP jumlahnya akan meningkat, termasuk kepatuhannya dalam pajak.

Dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak yang patuh, maka semakin meningkat pula jumlah pajak yang dibayarkan. Sehingga, akan menopang pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pacitan. KWSP akan diterapkan untuk semua pelaku usaha yang akan mengajukan izin.

DRAF PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Written by muhammad herdiansah on . Posted in Uncategorized

 

BUPATI   PACITAN

PROVINSI JAWA TIMUR

 

RANCANGAN PERATURAN  BUPATI  PACITAN

             NOMOR         TAHUN  2018         

 

TENTANG

 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

DI KABUPATEN PACITAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

 

BUPATI PACITAN,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Pacitan. 
Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan  

:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KABUPATEN PACITAN.

DAFTAR PERATURAN DAERAH PACITAN update 25 Mei 2018

Written by muhammad herdiansah on . Posted in Uncategorized

NO NO PERDA TENTANG / JUDUL PERDA STATUS KET. JUML. HAL.
1 PERDA NO 1 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA Masih berlaku Mengubah Perda No 21 Tahun 2010 12
2 PERDA NO 2 TAHUN 2017 PERTANGGUNG JAWABAN APBD TAHUN 2016     10
    LAMPIRAN I     237
    LAMPIRAN I.a     52
    LAMPIRAN I.b     204
3 PERDA NO 3 TAHUN 2017 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Masih berlaku Mengubah Perda No 1 Tahun 2005 24

Kata-kata bijak tentang Sistem Hukum

Written by muhammad herdiansah on . Posted in Uncategorized

Kebaikan masyarakat adalah hukum tertinggi. (The people’s good is the highest law) ~ Cicero, De Legibus Pengarang, Orator, dan Politikus Romawi (106 BC-43 BC)

Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan. (Our defense is not in our armaments, not in science, not in going underground. Our defense is in law and order) ~ Albert Einstein

Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. (A law is valueable not because it is law, but because there is right in it) ~ Henry Ward Beecher

Manusia menjadi bebas ketika ia mengakui bahwa ia tunduk pada hukum. (Man became free when he recognized that he was subject to law) ~ William James (Will) Durant

Semakin korup negara, semakin banyak hukum. (The more corrupt the state, the more laws) ~ Tacitus (Caius Cornelius Tacitus), Annales (III, 27)

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan

Written by muhammad herdiansah on . Posted in Uncategorized

Dalam rangka menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan, Bagian Hukum Setda Kab Pacitan menyelenggarakan Sosialisasi perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan  dengan jadwal sebagai berikut: 

NO

KECAMATAN

HARI, TANGGAL & WAKTU

KETERANGAN

       

1

Donorojo, Pringkuku,Punung, Pacitan &Kebonagung  Senin,22 Mei 2017Pukul 08.00 WIB TEMPAT:Gedung Karya Darma(Barat Pendopo Kabupaten Pacitan) Jl. Jaksa Agung Suprapto  No.8 PacitanPESERTA:
  1. Kepala Desa;
  2. Kepala Kelurahan;
  3. Apabila berhalangan wajib ada yang mewakili.

2

Arjosari, Nawangan Bandar, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro Rabu,24 Mei 2017Pukul 08.00 WIB

Sosialisasi disampaikan oleh Narasumber : Kabag Hukum, Kasubbag Produk Hukum Peraturan, Kasubbag Bantuan Hukum serta Kasubbag Pembinaan Wilayah.  Sosialisasi dilaksanakan secara dua arah dan dibagi menjadi 2 (dua) sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab.

IMG_5648IMG_5650IMG_5684IMG_5709

Temu Sadar Hukum

Written by muhammad herdiansah on . Posted in Uncategorized

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab Pacitan mengadakan kegiatan Temu Sadar Hukum bagi masyarakat desa. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu  tanggal 8 Maret  2017 bertempat di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo. Acara dimulai dari pukul 09.00 WIB dan diikuti oleh masyarakat desa setempat. Adapun Narasumber kegiatan Temu Sadar Hukum tersebut dari unsur Kejaksaan Negeri Pacitan, Polres Pacitan dan Bagian Hukum Setda Kab Pacitan.

 

Berita Terpopuler

    No posts found in this category